Home » Akhbaar » STRATEGI KELOMPOK OPOSISI MENJATUHKAN PRESIDEN MURSI

STRATEGI KELOMPOK OPOSISI MENJATUHKAN PRESIDEN MURSI

 

STRATEGI KELOMPOK OPOSISI MENJATUHKAN PRESIDEN MURSI

 

Sebelum berbicara tentang strategi kelompok oposisi di Mesir dalam menjatuhkan Presiden Dr. Muhammad Mursi, hendaknya kita pahami terlebih dahulu strategi Dewan Militer Mesir untuk mengangkangi revolusi 25 Januari 2011 silam, mendinginkan lalu mengembalikan kekuasaan ke tangan rezim yang telah digulingkan. Kita juga perlu paham upaya yang dilakukan untuk mewujudkan strategi tersebut dalam masa transisi yang di dalamnya Presiden Mursi memimpin Mesir selama lebih kurang 1,5 tahun.

 

Naskah pernyataan yang dibacakan oleh Mantan Wakil Presiden Omar Sulaiman, memiliki dua komponen utama, yaitu: pengunduran diri Mubarak dari posisi Presiden Republik Mesir dan mandat Mubarak kepada Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata untuk mengatur urusan negara.

 

Itu artinya bahwa rakyat Mesir belum mencopotnya, tetapi ia sendiri yang mengundurkan diri dari jabatan presiden. Juga berarti bahwa sebelum Mubarak mengundurkan diri dan sesuai dengan wewenangnya sebagai presiden, ia menyerahkan mandat urusan negara kepada Dewan Militer untuk mengatur urusan negara. Itulah yang menjadi legalitas hukum bagi militer pada masa transisi tersebut.

 

Dalam masa transisi itu, Dewan Militer (DM) berusaha menarik simpati Ikhwanul Muslimin (IM) dalam kapasitasnya sebagai kelompok terbesar yang berperan dalam suksesnya revolusi 25 Januari dan jatuhnya rezim junta militer. Saat itu DM berusaha mendekatkan IM dan menyingkirkan kekuatan revolusi lainnya. Di sisi lain DM juga berusaha menyusup dan menyulut perselisihan di kalangan kekuatan revolusi.

 

DM mengajukan tuntutan agar Mubarak, Adly dan jajarannya diadili atas tuduhan yang mudah ditepis dan sulit dibuktikan. Pada sisi lain DM tetap melindungi Mubarak dan melanggengkan kroni-kroni rezimnya dengan sedikit renovasi. Terbukti dengan tetapnya perangkat yudikatif era Mubarak tanpa perubahan, begitu pula para perwira tinggi kepolisian dan perangkat keamanan negara seperti petinggi badan intelijen nasional, apalagi para perwira tinggi DM yang telah bekerja bertahun-tahun di era rezim presiden Mubarak.  

 

DM juga telah menanam bibit perpecahan dan permusuhan antara IM dengan berbagai kelompok oposisi lainnya saat DM meminta kepada para oposan untuk mendukung arus DM terkait amandemen UU tahun 1973 yang telah dilakukan referendum atasnya dan atas UU sementara. Yaitu dengan memasukkan pasal-pasal yang tidak dapat dilakukan referendum atasnya dan dengan tujuan agar menjadi obyek perpecahan antar oposan dan untuk merusak citra IM pra pilpres dan pemilu legislatif.

 

Sejak permulaan kampanye pilpres, DM telah melakukan kampanye yang merusak citra IM. DM juga mencalonkan Umar Sulaiman dan Ahmad Syafiq sebagai calon presiden. Karena merasa yakin mampu mengendalikan strategi pemilu, maka dewan itu mengkampanyekan idenya dan menarik simpati bagi calon tersebut. Pada sisi lain DM berusaha menyingkirkan secara tidak langsung calon presiden utama yang diajukan IM, Khairat al-Shater, dan mengesampingkan Hazem Abu Ismail yang juga kader IM. Dengan skenario ini, tidak tersisa dari calon presiden yang bertarung secara ketat kecuali Ahmad Syafiq sebagai perwakilan militer dan rezim mantan presiden Mubarak, dan Dr. Muhammad Mursi sebagai perwakilan IM.

 

Dengan segala potensi dan kekuatannya, DM berusaha mensukseskan Syafiq dan sangat yakin dan percaya akan menang. Sebuah hasil yang seandainya terwujud maka akan memberi peluang yang sangat besar bagi kembalinya rezim Mubarak yang menjadi tujuan permainan politik DM. Sekaligus dapat menyingkirkan peran IM dan kelompok Islam lainnya dari panggung politik. Sehingga perannya tidak lebih dari sekedar kelompok oposisi yang lemah dan tidak berdaya.

 

“Tetapi angin kencang yang datang bukan angin yang diinginkan bagi perahu.” Yang terjadi adalah Dr. Mursi memenangkan pilpres dan tentunya IM juga turut menang. Akibatnya DM tidak mampu menghalangi gerakan IM. Hasil tersebut menyebabkan DM malu besar karena dapat menghilangkan peran mereka dan kroni Mubarak. Juga karena kemenangan tersebut merupakan keberhasilan revolusi Januari. Plus sulitnya DM mengendarai dan mengadaptasi revolusi itu untuk kepentingan militer.

 

Dengan prolog ini, kita sudah dapat mengkaji strategi kelompok oposisi untuk menjatuhkan presiden terpilih Muhammad Mursi di bawah komando militer.

 

Ketika berbicara tentang oposisi hendaknya kita melihatnya dalam arti luas, tidak hanya dalam bentuk oposisi partai politik resmi yang duduk di DPR dan MPR ataupun kelompok-kelompok penekan lainnya. Tetapi harus menyertakan kelompok oposisi selain mereka, seperti (Gerakan Revolusioner Muda, GerakanTamarrud/pemberontakan, GerakanKifayah/kecukupan, Gerakan 6 April dan lainnya, serta Blok-plak anarkisme, dll). Termasuk juga lembaga peradilan yang masih sangat loyal kepada rezim Mubarak, lembaga kepolisian dan keamanan serta intelijen negara, yang semuanya masih loyal dan mempertahankan keberadaan dan kepentingan rezim yang telah digulingkan itu. Begitu pula para pemimpin Partai Demokrat Nasional yang telah dibubarkan, para pengusaha yang berada di barisan rezim Mubarak selama bertahun-tahun, kemudian media dengan berbagai macamnya (TV satelit, radio dan situs jaringan pers dan sosial di Facebook, Twitter dan lainnya) yang memiliki peran yang sangat besar dalam menjatuhkan Presiden Musri melalui kerjasamanya dengan kelompok-kelompok lainnya. Ditambah dengan peran gereja dan para pengusaha Kristen dan lain-lain, serta peran penting oposisi regional.

 

Saat DM gagal memenangkan salah satu komponennya, baik Umar Sulaiman ataupun Syafiq, maka dewan tersebut berusaha menggagalkan Presiden Mursi dengan mengganjal segala upaya yang dilakukannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan revolusi. Selanjutnya, DM berupaya agar rakyat melakukan protes dan meminta Mursi turun dari jabatannya sambil menyerukan agar tugas menurunkan dari jabatan tersebut ditangani oleh militer. Skenario itulah yang terjadi di bawah komando militer melalui kerjasamanya dengan berbagai kelompok oposisi dalam memprovokasi rakyat keluar berdemo.

 

Ketika mempermasalahkan kelompok oposisi dan peran masing-masing, kita akan menemukan hal berikut:

 

Pertama,Partai-partai Oposisi

 

Secara konsisten partai-partai oposisi liberal, kiri dan nasionalis, yang kontra pendekatan dengan semua partai yang mengacu kepada Islam, untuk mengkritik dan menghina segala tindakan, kata-kata dan perilaku, dan menekankan bahwa semua itu bertentangan dengan norma-norma politik. Partai-partai tersebut biasanya berangkat dari ungkapan-ungkapan politis untuk menampilkan bahwa merekalah yang lebih tahu permainan demokrasi dan prinsip liberal, seperti:

 

1)           Priode ini memerlukan prinsip demokrasi “kontribusi” bukan demokrasi “menang” karena yang memilih Mursi bukan IM saja, tetapi juga masyarakat umum lainnya. Dan angka kemenangan 51% oleh Mursi itu berarti bahwa 49% dari rakyat menolaknya.

 

2)           Menjunjung legitimasi rakyat, lapangan dan “parlemen jalanan” di atas legitimasi konstitusional.

 

3)           Demokrasi bukan hanya demokrasi kotak suara, yang bukan kriteria yang memadai untuk menilai aksi politik.

 

4)           Tuduhan ikhwanisasi, politik tirani dan akuisisi.

 

5)           Tuduhan bahwa mereka tidak membedakan antara advokasi Ikhwan sebagai jama’ah dakwah dan Ikhwan sebagai partai politik, dan bahwa mereka mendahulukan kepentingan kelompok IM di atas kepentingan negara.

 

6)           Tuduhan bahwa IM mengkafirkan para politikus yang kontra dengan. Juga tuduhan menjadikan agama sebagai jualan politik dan menjadikan fatwa agama sebagai alat legitimasi tindakannya.

 

7)           Tuduhan minim pengalaman politik dalam pengelolaan urusan negara.

 

8)           Tuduhan menyingkirkan semua pihak yang kontra dengan mereka dalam hal visi.

 

9)           Enggan berdialog dan menolak segala tawaran kepada mereka, serta bekerja untuk menarik semua pendukungnya yang terlibat mendukung kabinet presiden dengan dalih IM menerapkan politik tirani dan akuisisi.

 

10)         Tuduhan kepada lembaga kepresidenan bahwa yang memerintah sebenarnya bukan Mursi tetapi Pemimpin IM dan bahwa IM memerintah Mesir sesuai kemaslahatan jama’ah IM.

 

11)         Tuduhan minim visi dan masa depan politik yang suram, juga tuduhan bahwa proyek pengembangan yang diluncurkannya adalah proyek kosong yang tidak lahir dari sebuah studi ekonomi, sosial, dan politik, sehingga hanya proyek imajinasi.

 

Setelah IM melalui sayap politiknya, Partai Kebebasan dan Keadilan, sukses memenangkan pemilu parleman untuk anggota MPR dan DPR dengan suara mayoritas, IM dituduh oleh kelompok oposisi bahwa mereka sama saja dengan DPR di era Mubarak yang memaksakan kehendak Partai Nasionalnya. Di samping tuduhan tersebut, kelompok itu juga selalu menolak segala keputusan Dewan.

 

12)         Protes atas pembentukan Komite-100 yang bertugas untuk menggodok draf konstitusi dan menuduh Partai Kebebasan dan Keadilan sebagai partai arogan dan bahwa konstitusi tidak konsensus tetapi konstitusi tertutup dan digarap hanya oleh IM. Kemudian pengunduran diri dari pekerjaan Komite Konstitusi sembari menggambarkannya sebagai komite sektarian dan tidak mewakili prinsip kewarganegaraan.

 

13)         Setelah MPR dibubarkan, tugas legislasi dilimpahkan sementara kepada Presiden Mursi. Pada saat Mursi mendeklarasikan konstitusi sementara, muncul kelompok oposisi yang menuduhnya diktator, tirani, monopoli legislasi dan monopoli eksekusi. Pada saat itu, kelompok oposisi segera membentuk Front Keselamatan Nasional Mesir, yaitu sebuah blok politik, dibentuk pada tanggal 22 November 2012 setelah deklarasi konstitusi yang dikeluarkan oleh Presiden Muhammad Mursi. Front ini terdiri atas 35 partai, gerakan politik dan revolusioner yang semuanya berideologi liberal dan sayap kiri.

 

Front ini terdiri atas Partai Konstitusi, Muhammad ElBaradei, Tren Rakyat Mesir, Hamdeen Sabahi, Partai Kongres Mesir, Amru Musa, Partai Wafd, Sayyid Badawi, Munir Fakhri Abdul Nour, Partai Mesir Freedom, Amru Hamzawi, Partai Sosial Demokrat Mesir, Muhammad Abu Ghar, Front Partai Demokrat, Sakina Fuad, Partai Mesir Merdeka, Ahmad Said, Aliansi Demokratik Revolusioner, yang mencakup 10 partai dan gerakan-gerakan revolusioner.

 

14)         Front Keselamatan menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran “jutaan” di Tahrir Square dan di berbagai lapangan provinsi sebagai protes atas Presiden Mursi dan keberatan terhadap Ikhwanul Muslimin berkaitan dengan urusan dalam negeri dan Deklarasi Konstitusi dan Komite Pekerja Konstitusi dan keberatan terhadap Konstitusi. Serta kiritikan terhadap program “Seratus Hari” yang luncurkan oleh Presiden Mursi untuk memecahkan beberapa masalah mendasar, seperti keamanan, sampah dan sembako serta masalah lainnya. Juga dalam masalah eksternal, keberatan atas manajemen krisis air Nil dengan Ethiopia mengenai Dam Renaissance, dan sikap negara terhadap Iran.

 

Demonstrasi itu berlangsung di hadapan mata polisi dan tentara, dan mengakibatkan pembakaran kantor IM dan kantor Partai Kebebasan dan Keadilan serta terbunuhnya sejumlah massa pendukung IM.

 

15)         Presiden Mursi menawarkan kepada kelompok-kelompok oposisi yang tergabung dalam Front Keselamatan beberapa jabatan menteri, pembantu dan penasehat presiden, tetapi selalu mereka tolak. Tuntatan mereka fokus pada jabatan perdana menteri dan pengurangan jumlah kementerian yang dipegang oleh anggota Partai Kebebasan dan Keadilan. Selanjutnya, mereka protes gaya pemerintahan Hisyam Qandil dan mendiskreditkan setiap prestasinya.

 

Kedua,Pemuda Revolusioner

 

Kelompok oposisi menghendaki terbentuknya koalisi revolusioner baru yang berbeda dengan kelompok-kelompok pemuda revolusioner yang lahir dari revolusi 25 Januari 2011M. Koalisi yang diinginkan itu diharapkan murni mewakili pemikiran oposisi liberal dan menjadi arus revolusi baru sebagai pengantar memasuki gerakan kudeta terhadap Presiden Mursi dan IM.

 

Untuk itu, kelompok oposisi membentukJama’ah Tamarrud/pemberontak yang bertugas menyerukan percepatan pemilu pilpres yang kemudian berevolusi menjadi seruan menurunkan Presiden Mursi dan amendemen konstitusi dan pembubaran Dewan Syura.

 

Selanjutnya, kelompok oposisi itu membentuk “Blok plak” sebagai sayap militer bagi gerakan pemberontak. Sehingga para pemimpin Partai Demokrat Nasional yang telah bubar itu memperkuat gerakan pemberontak dan sayap militernya. Tokoh dan pendukung utamanya antara lain: Milyarder Naguib Sawiris dan para pemimpin lainnya dari sisa-sisa rezim Mubarak. Sementara itu, kepolisian dan militer menutup mata terhadap gerakan tersebut. Utamanya militer yang tergabung dalam Garda Republik di depan Federal Palace.

 

Ide awal terbentuknya gerakan pemberontak itu bermula dari pengumpulan tanda tangan untuk menuntut percepatan pilpres, kemudian berkembang menjadi tuntutan menurunkan Presiden Mursi dan amendemen kontitusi, pembubaran Dewan Syura dan seruan pemilu parlemen serta pembuatan konstitusi baru yang “lebih sesuai dengan keinginan berbagai komponen bangsa”.

 

Gerakan Pemberontak itu melakukan konvoi di berbagai tempat dan mengklaim telah mengumpulkan lebih dari 22 juta lembar tuntutan yang menuntut penurunan Presiden Mursi dari jabatannya. Gerakan itu juga mengklaim bahwa mereka telah mengajukan lembar tuntutan tersebut kepada Mahkamah Kontitusi untuk dihitung dan diseleksi dan selanjutnya diputuskan tuntutannya. Untuk mengawal langkah itu, kelompok oposisi itu turun ke jalan-jalan melakukan demonstasi untuk memperkuat bahwa langkah tersebut adalah langkah demokratis yang bertolak dari legitimasi jalan-jalan dan alun-alun, dan bahwa pimpinan parpol pendukung Presiden harus tunduk kepada pendapat rakyat dalam hal ini.

 

 

 

Ketiga,Peran Lembaga Peradilan

 

Lembaga peradilan berperan sangat penting dalam menentang Presiden Mursi dan menjatuhkannya dari jabatan presiden. Mayoritas lembaga peradilan tersebut loyal kepada Mubarak dan rezimnya sejak terbentuknya tiga dekade yang lalu. Pada saat muncul seruan dari Presiden dan Partai-partai Islam serta kekuatan revolusi untuk membersihkan dan menetralisir lembaga peradilan maka seruan tersebut ditolak habis-habisan oleh Jaksa Agung dan Klub Hakim pimpinan Ahmad Zend. Bahkan mereka mengeluarkan ancaman yang didukung Kepolisian dan Dewan Militer.

 

Presiden Mursi melakukan langkah kongkrit dengan menunjuk Jaksa Agung Abdul Majid Mahmud sebagai Duta Besar Mesir untuk Vatikan dan menunjuk jaksa agung yang kontra dengan rezim Mubarak sebagai gantinya. Dengan harapan agar jaksa tersebut dapat merealisasikan visi revolusi Januari dan menjalankan pengadilan yang netral terkait pembunuhan terhadap demonstran, hak para syuhada dan keluarga para syuhada. Sayangnya partai-partai oposisi dan para elit lembaga peradilan merasa bahwa hasil yang mereka peroleh selama tiga dekade pada masa rezim Mubarak akan ditarik lalu mereka akan dimejahijaukan dan file-filenya yang telah ditutup sebelum jatuhnya rezim Mubarak akan dibuka kembali. Oleh karena itu maka mereka menentang kebijakan dan menuntut mantan Jaksa Agung tersebut dikembalikan kepada posisinya semula. Juga menuntut kebijakan pengurangan usia pensiun bagi para elit lembaga peradilan dari 70 tahun menjadi 60 tahun.

 

Semua kebijakan dan putusan lembaga peradilan berfungsi secara langsung atas arahan dan dukungan rezim Mubarak dan para pendukungnya. Akhirnya keluarlah vonis bebas bagi semua perwira keamanan dan pejabat pemerintahan Mubarak, tokoh-tokoh Partai Demokrat Nasional. Dan setelah vonis penjara seumur hidup dijatuhkan kepada Mubarak, muncul tuntutan peninjauan kembali dan tuntutan bebas baginya dengan dalih bukti tuntutan tidak lengkap. Hal itu karena mantan elit keamanan telah membakarnya.

 

Setelah Presiden Mursi melantik Jaksa Agung baru sesuai konstitusi sementara yang ia telah keluarkan, elit-elit peradilan itu menolak instruksinya dan menganggapnya tidak sah. Kemudian para pemuda kejaksaan agung mengisolir kantor Jaksa Agung yang baru dan memaksanya mengundurkan diri di depan Kepolisian dan Dewan Militer.

 

Semua tahanan yang terlibat dalam pembakaran kantor IM dan kantor Partai Kebebasan dan Keadilan dan pembunuhan orang ada di dalamnya divonis bebas dan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap Presiden Mursi dan rezimnya. Sementara itu, pendukung IM dan aktivis-aktivis Islam ditangkap tanpa alasan dan dijatuhi vonis secepat mungkin. Serta mengangkat isu-isu terhadap Presiden Mursi dan para pemimpin IM dengan tuduhan mereka melepaskan tahanan bekerjasama dengan Hamas dan menjadi agen intelijen asing dan sebagainya.

 

Keempat, Lembaga Kepolisian

 

Di antara sebab suksesnya revolusi Januari adalah patahnya kekuatan kepolisian dan kalahnya polisi melawan arus revolusi. Karena IM adalah faksi terbesar, yang memperkuat kekuatan gerakan revolusi dan berdiri tegas di depan kepolisian, maka hal itu membuat sebagian pejabat tinggi kepolisan dendam kepada IM dan mencari memontum untuk membalas dan menjatuhkan IM.

 

Sebagian pejabat tinggi kepolisian, begitu pula sebagian pejabat DM sukses melobi Presiden Mursi untuk mempertahankan sektor keamanan negara, dengan tugas yang memadai sebagai lembaga informasi nasional dan mengubah namanya menjadi Keamanan Nasional. (Anda dapat menyoroti pengunaan nama tersebut dan penyebutannya sebagai perangkat “nasional” seakan-akan ingin menghubungkannya dengan partai berkuasa di era Mubarak yaitu “Partai Nasional” yang akhirnya bubar), agar posisi mereka tidak digeser dari jabatan keamanan dan tetap mempertahanankan tugasnya sebagai perangkat informasi nasional dan merevisi namanya menjadi keamanan nasional.

 

Presiden Mursi juga telah didesak untuk menugaskan kembali para perwira polisi yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan para demontran dan lain-lain, yang telah dibebaskan dari tuduhan tersebut. Itu berarti bahwa tidak terjadi perubahan apa pun dalam struktur kepolisian sejak masa rezim sebelumnya. Kepolisian juga masih tetap mempertahankan dan mengelola kekuatan pasukan preman serta memanfatkannya dalam demonstrasi 30 Juni untuk menurunkan Presiden Mursi.

 

Selain itu, sepanjang masa pemerintahan Presiden Mursi, kepolisian tidak pernah melakukan upaya apapun untuk menolak demonstrasi anarkis terhadap kantor Partai Kebebasan dan Keadilan dan kantor IM. Kepolisian juga tidak melakukan tindakan apapun terhadap demonstran yang menyerang Istana Federal, melempari bom molotov dan merusak pintu-pintunya. Bahkan lebih dari itu, Mabes Kepolisian sempat menutup beberapa bagiannya dan menolak memberikan perindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Akhirnya partai-partai Islam menyerukan pembentukan komite yang beroperasi sebagai pengganti kepolisian sehingga situasi dapat cepat terkendali.

 

Sikap negatif Kepolisian terhadap demonstrasi dan pelanggaran lainnya berekses terhadap lemahnya posisi Presiden Mursi dan munculnya seruan menurunkannya dengan dalih gagal mewujudkan keamanan negara. Dan itulah sebenarnya yang diupayakan oleh lembaga kepolisian.

 

Sikap kepolisian juga memilukan karena enggan melindungi konvoi Presiden dan mengamankan jalan raya. Kepolisian juga gagal melindungi Perdana Menteri Hisyam Qandil. Bahkan membiarkan beberapa demonstran mencaci, melecehkan dan memukulinya dengan sepatu tanpa intervensi untuk mencegahnya. Kepolisian sengaja enggan memunculkan parade mobil untuk melindungi Presiden dan mengamankan jalan dengan dalih agar tidak dikatakan Presiden Mursi tidak berbeda dari Presiden Mubarak dan agar tidak dituduh membuang-buang uang negara untuk melindungi Presiden dan menjaga rombongannya.

 

Sebaliknya kepolisian juga menjamin keamanan bagi para demonstran pemberontak dan Front “Penyelamat” bahkan berpartisipasi bersama mereka dengan tetap mengenakan pakaian dinas kepolisian. Kepolisian juga turut membantu para demonstran untuk menduduki gedung kantor gubernur, kementerian dan gedung-gedung lainnya. Sebaliknya kepolisian tidak memberi peluang kepada para menteri yang loyal kepada presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tetapi meninggalkan para pengunjuk rasa menduduki kantor mereka dan berkemah di sekitarnya.

 

Kelima,Lembaga Media 

 

 Saat Presiden Mursi mulai menjabat sebagai presiden Mesir semua media berada di tangan pendukung mantan Presiden Mubarak. Tidak ada perubahan di dalamnya, kecuali sekedar klaim bahwa pelaku media juga termasuk bagian dari pejuang revolusi atau mereka berafaliasi kepada para revolusiner. Presiden Mursi juga tidak mampu merenovasi dan melakukan perubahan yang signifikan di dalamnya. Mursi hanya dapat memberikan beberapa “vaksin” yang juga tidak mampu berbuat banyak.

 

Penulis dapat mengatakan bahwa telah ada skenario ketat yang disiapkan sebelumnya oleh Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata, para pemimpin kepolisian, keamanan negara, dan pejabat peradilan untuk mencoreng citra Ikhwanul Muslimin dan menuduhnya sebagai agen kolonialisme, kerjasama dengan Israel, “menjual” agama, membantu Hamas dengan mengorbankan Mesir, memanipulasi hasil pemilu dan membeli suara dengan membagikan gula dan minyak goreng kepada orang yang membutuhkan.

 

Di samping itu, media juga mengejek, mencari dan mempermalukan Presiden Mursi meski berjanji akan membelanya di depan pengadilan dan kepolisian. Dan yang tak kalah penting adalah tuduhan bahwa Presiden menghamburkan anggaran kepresidenan untuk menjatuhkan wibawa lembaga kepresidenan dan presiden itu sendiri. Selain tuduhan tersebut, media juga selalu merendahkan segala upaya dan kebijakan Presiden secara internal ataupun eksternal. Menuduh Preseden menghabiskan APBN dan menambah banyak utang negara atas utang yang ada sebelumnya. Media juga merendahkan segala pidato dan pernyataannya, menuduh kesederhanaannya sebagai kesederhaan yang berlebihan yang “mempermalukan kita di hadapan bangsa-bangsa lain”.

 

Media juga menciptakan kebencian massa kepada IM yang pada akhirnya menuntut diturunkannya Presiden Mursi. Dan melakukan pemalsuan fakta tentang IM dan Presiden Mursi, menampilkan gerakan oposisi sebagai gerakan yang indah dan adil, dan mencoreng citra IM, Presiden dan citra partai-partai Islam yang bekerja sama dengannya.

 

Penulis yakin, bahwa media termasuk salah satu faktor utama kejatuhan Presiden Mursi. Media juga berperan sangat besar atas munculnya lapisan masyarakat yang benci kepadanya setelah sebelumnya kebencian itu tidak ada. Sementara itu media yang pro kepada Presiden Mursi, IM dan aktivis Islam lainnya tetap terpinggirkan dan tidak dapat menyaingi kecilikan media oposisi ditambah dengan gagalnya Menteri Urusan Informasi yang merupakan kader IM dalam membatasi dan mengarahkan media pemerintah untuk kepentingan Presiden dan IM.

 

Keenam,Peranan Gereja

 

Gereja Ortodoks termasuk bertanggung jawab atas penggulingan Presiden Mursi dan IM dengan memprovokasi permusuhan antara kaum Muslim dan Kristen lalu menuduh IM bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di antara mereka. Gereja itu juga terlibat dalam kampanye menolak Presiden Mursi dan IM. Bahkan tokoh-tokoh pendeta sangat lantang menantang dan memusuhi jama’ah IM dan pemimpinnya.

 

Sebetulnya, pengikut geraja itu telah mulai mengumpulkan massa sejak pemilu amendemen kontitusi 1971 yang diusung oleh IM dan aktivis Islam lainnya. Hingga muncullah “pasukan” Kristen mengambil antrian untuk bergabung dengan aliansi kekuatan sekuler dan liberal dan mendukung kekuatan mereka. Disusul dengan pemilihan parlemen dan referendum konstitusi dan pemilihan presiden.

 

Pasukan oposisi Kristen bekerja sangat maskimal sehingga hasilnya tampak jelas, terutama dalam pemilihan presiden dan referendum konstitusi. Dalam pemilihan presiden gereja mendukung calon Ahmad Syafiq yang bersaing melawan kandidat Muhammad Mursi yang menghasil suara bagi Syafiq hingga 12 juta suara yang mayoritasnya dari suara orang Kristen hingga melampaui dua juta atau lebih.

 

Dalam referendum Konstitusi, persentase suara yang kontra terhadap konstitusi sekitar 36% dibandingkan dengan 64% mendukung. Tidak diragukan lagi bahwa suara gereja telah berkontribusi banyak dalam rasio ini.

 

Di samping dukungan dari Syekh al-Azhar, dukungan Paus Twadharos untuk menjatuhkan Presiden Mursi pada 30 Juni, juga menjadi dorongan yang sangat kuat dan memberikan kontribusi yang nampak sebagai pembanding dalam rekayasa tersebut.

 

Ketujuh,Para Pemimpin Partai Nasional dan Antek-antek Mubarak

 

Para pemimpin Partai Demokrat Nasional yang menyatakan diri tidak bersalah dan mereka yang belum diadili bekerja sama denagn seluruh sisa-sisa rezim Mubarak di daerah, lembaga dan berbagai sektor pemerintah dan kementerian membentuk front oposisi dan senjata kontra-revolusi. Mendukung demonstrasi, pembakaran markas IM, dan premanisme untuk melawan segala yang mewakili rezim Presiden Mursi.

 

Para pemimpin itu telah membeli suara dalam pemilihan presiden untuk kandidat Ahmad Syafiq, dan dalam pemilihan parlemen untuk partai partai liberal. Mereka juga membayar preman dan kelompok yang pro oposisi di berbagai daerah Mesir. Dan memobilisasi ribuan demonstran pada tanggal 30 Juni untuk menggulingkan Presiden Mursi, kemudian bekerja sama dengan FIS untuk menjatuhkan IM dan menggulingkan Presiden Mursi. Juga mendukung kampanye pemberontakan dan tim Blok plak dengan alasan bahwa hasilnya akan menelan kekuatan revolusi dan mengesampingkan IM dan kelompok Islanya serta kembalinya kekuasaan ke tangan mereka lagi.

 

Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan oposisi itu telah mengorganisir pertempuran melawan Presiden Mursi dan Ikhwanul Muslimin secara profesional dan kompeten. Kekuatan tersebut menggunakan segala cara dan sarana, baik legal ataupun tidak, untuk meraih kemenangan dan mencapai apa yang diinginkan. Sayangnya, hal itu diabaikan oleh Presiden Mursi sehingga terlambat mengambil langkah yang tepat untuk melawannya

http://albayan.co.uk/id/article.aspx?id=195

 

Check Also

bekas_bangunan_sekolah_st_margaret_di_newington_skotlandiA

Aparat Gerebek Markas Syiah di Selangor

  Selangor -Aparat dari Departemen Agama Islam Selangor (JAIS) menggerebek markas Syiah yang berlokasi di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *