Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) semakin dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat. Banyak kalangan yang menaruh harapan besar kepada MIUMI agar memberikan solusi terhadap problematika umat Islam.

Mantan Pengurus Pusat Islam Jamaah (IJ) yang bertopeng Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII) membeberkan kesesatan LDII kepada Sekretaris Jenderal (Sekjend) MIUMI (Rabu, 11/04/2012).
Mauluddin , mantan Wakil Imam Besar IJ (setingkat Wapres dalam struktur Republik LDII) menyatakan, IJ mirip Khawarij dan sangat berbahaya bagi akidah umat Islam. “Iya, sangat kental nuansa takfirnya. Jadi, selain anggota LDII, dianggap kafir”, ujarnya saat wawancarai di Kantor MIUMI, Jalan Tebet Timur Dalam VIII No. 44. Jakarta Selatan (Rabu, 11/04/2012).

Mauluddin mengungkapan, sebab para mantan keluar IJ atau LDII di antaranya, mereka merasa aneh dengan  kewajiban mempelajari Islam lewat jalur riwayat (manqul) Haji Nurhasan Ubaidah sebagai Imam Besar IJ. Selain itu tidak dibenarkan.

“Saya merasa aneh, ngajinya kenapa harus secara manqul dari Haji Nurhasan. Katanya (Nurhasan), jamaah ini (IJ) tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Tidak mengambil pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Tapi, murni mengamalkan Al-Quran dan hadits. Kalau demikian, kenapaharus mempelajari Islam sesuai doktrin Haji Nurhasan saja”, paparnya.

“Mereka memang menggunaka Al-Quran dan Hadits dalam mengindoktrinasi anggota jamaah, tapi penafsirannya akan berbeda dengan penafsiran ulama pada umumnya, karena dipelesetkan sesuai kepentingan mereka (IJ)”, tambah Adam Amrullah salah seorang mantan LDII yang mengaku pernah menjadi ketua kepemudaan IJ ini.

Sikap radikal ala khawarij yang suka mengkafirkan orang di luar IJ tak hanya mengagetkan orang di luar IJ, tapi juga dari kalangan internal yang sudah malang melintang  dalam dakwah LDII.

“Saya produk asli IJ. Ayah, ibu bahkan kakek nenek  saya semuanya IJ. Tapi saya justru ill fell (hilang rasa simpatik) dengan dakwahnya yang terlalu sombong, menggaggap IJ-lah satu2nya jamaah yg mengamalkan Al-Quran-Hadits dan dijamin ‘pasti’ masuk surga” jelasnya kepada Sekjend MIUMI.

Kekuatan doktrin IJ tertumpu pada sandi 354 (galipat). Tiga berarti tiga butir yang berarti, Jamaah, Al-Quran dan Hadits. Artinya Al-Quran dan Hadits harus diinterpretasikan sesuai penafsiran “Jamaah”.

Lima artinya lima butir berisi sumpah setia(bai’at) kepada Sang Amir untuk mengaji, mengamal, membela, sambung jamaah dan taat  Amir(pimpinan).

Empat maknanya lima butir pengikat iman yang terdiri dari syukur, menganggungkan, bersungguh-sungguh dan berdoa untuk Amir.

“Nah,  kewajiban jamaah untuk menyumbang sepuluh (10) persen dari penghasilan perbulannya masuk dalam bab membela Jamaah itu, plus infak untuk dainya. Semua kalau ditotal bisa sampai 20% dari penghasilan kita “ jelas  Pak Imam mantan Muballigh (penceramah) LDII yang anak istrinya masih terperangkap dalam pusaran LDII.

Menanggapi pengaduan para mantan LDII ini, Sekjend MIUMI, Bachtiar Nasir tidak ragu menyatakan bahwa IJ sesat menyesatkan.

“Tidak ragu bagi kami bahwa LDII ini sesat. Karena itu kami sarankan kepada Bapak-bapak yang sudah keluar dari LDII agar tetap solid dan segera mengambil langkah startegis untuk memberikan pencerahan kepada jamaah yang masih di LDII”, tutur Direktur Ar-Rahman Quranic Learning Center (AQL) Tebet, Jakarta Selatan.

Menurut Abdurrahim, mantan Gubernur Republik LDII Wilayah DKI Jakarat, untuk memuluskan dakwahnya  LDII tidak hanya berganti nama. Tapi juga mendirikan ormas berupa Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII), Persatuan Silat Nasional (Persinas) ASAD, Usaha Bersama (UB), Cinta Alam Indonesia (CAI), dan Sentra Komunikasi  (SENKOM).

Data serupa juga diamini oleh Adam Amrullah,“organisasi-organisasi itu sengaja didirikan untuk mewadahi potensi internal dan menjerat orang-orang di luar IJ,“ ujar  Adam yang dipaksa cerai oleh mertuanya karena dianggap murtad setelah keluar dari LDII.

http://www.miumipusat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=84%3Asilaturahim-mantan-ldii-ke-miumi&catid=37%3Aaliran&Itemid=63&lang=en

Jakarta (SI ONLINE) – Ruang Puri Ratna di lantai dua Hotel Sahid sesak dipenuhi para undangan. Setidaknya ada 28 roundtable yang disiapkan panitia terisi penuh. Jika satu meja bundar itu berisi 10 tempat duduk, maka ada 280 undangan yang hadir pada Selasa malam (28/2/2012) itu. Plus panitia, berarti 300 orang lebih yang mengikuti deklarasi Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).

Sengaja panitia memilih hotel bintang lima di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta itu untuk mendeklarasikan majelis yang sebenarnya telah didirikan pada 3 Januari 2012 lalu. Deklarasi MIUMI bertajuk “Untuk Indonesia yang Lebih beradab”. “Kami dibantu para donatur, tak ada sponsor tunggal”, kata Sekjen MIUMI Bachtiar Nasir.

Mereka yang hadir beragam latar belakang. Ada yang dari kalangan ulama, intelektual, politisi, pimpinan media massa, aktivis gerakan Islam, dan tentu saja puluhan wartawan yang meliput acara itu.

Di meja nomor dua yang terletak di barisan depan, duduk melingkar sejumlah pejabat tinggi negeri ini. Di sana ada Ketua Mahkamah Konsitusi Mahfud MD, Ketua KPK Abraham Samad. Samad tidak datang sendiri, ia ditemani oleh salah satu wakilnya, Bambang Widjajanto. Di deretan kursi itu juga duduk Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua MUI KH. Yunahar Ilyas dan sastrawan kondang Taufik Ismail.

Sementara di meja yang lain, ada Ketua MUI KH A Cholil Ridwan. Di belakang, hadir juga politisi Partai Hanura Fuad Bawazier. Wakil Sekjen MUI Pusat Amirsyah Tambunan juga terlihat di belakang. Dari Forum Umat Islam (FUI) hadir Sekjen FUI KH Muhammad Al Khaththath.

Setelah sambutan dari Ketua Majelis Pimpinan Nasional MIUMI, Hamid Fahmy Zarkasyi, dilakukanlah deklarasi MIUMI. Teks deklarasi dibaca dalam 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Pembacaan deklarasi dalam bahasa Arab dilakukan oleh Zaitun Rasmin, Ketua Umum Wahdah Islamiyah. Deklarasi dalam bahasa Inggris dilakukan oleh Henri Sholahuddin, sedangkan deklarasi dalam bahasa Indonesia dibaca oleh Fadzlan Garamatan.

Para intelektual muda yang menginisiasi MIUMI berdiri berderet di depan. Mereka adalah Hamid Fahmy Zarkasyi (Direktur Insists/Pondok Modern Darussalam Gontor), Adian Husaini (Universitas Ibnu Khaldun Bogor), Farid A. Okbah (Yayasan Al Islam), Muh. Zaitun R (Wahdah Islamiyah), Fadzlan Garamatan (Yayasan Al-Fatih Kaaffah Nusantara), Fahmi Salim (Anggota Komisi Penelitian dan Pengkajian MUI), Henri Shalahuddin (Sekretaris Insists), Adnin armas (Peneliti Insists), Asep Sobari (Pimred Majalah Gontor), Jeje Zaenuddin (PP Persis), Muhammad Khudori (Alumni Universitas Madinah), Mu’inudinillah Basri (UMS) dan Ahmad Zein An-Najah (doktor lulusan Universitas Al Azhar, Mesir).

Ada tiga inisiator yang berhalangan hadir, diantaranya Muchlis M. Hanafi (Pusat Studi Al-Qur’an), M Idrus Ramli (Pengurus NU Jember) dan Ahmad Syarwat (Rumah Fiqqh Indonesia).

Sebelumnya, Bachtiar Nasir, pimpinan Arrahman Qur’anic Learning (AQL) yang didaulat sebagai Sekjen MIUMI, mengantarkan pendeklarasian itu. Alumni Madinah yang mengaku diberi amanah bekerja didapur ini mengatakan bahwa MIUMI tidak berpolitik praktis.

“Kita tidak berpolitik praktis, bagi kami berdakwah otomatis berpolitik, berpolitik belum tentu berdakwah. Kalau ada implikasi pokitik di dalamnya, barangkali itu cuma ekses,” kata Bachtiar.

MIUMI, lanjut Bachtiar, akan fokus pada pembangunan sosial (masyarakat) Islam. Sebab sesuai fungsi ulama, al-ulama waratsatul anbiya. Ulama adalah penerus para Nabi. Tugas Ulama, kata Bachtiar, adalah hirasatud diin wa siyasatud dunya bihi (menjaga kemurnian agama dan mengelola dunia dengan syariah). MIUMI juga akan mendukung semua ormas Islam dan menjaga kesatuan ulama dan bangsa.

Menurut Bachtiar, MIUMI akan mengisi celah kosong dalam menegakkan dan mengimplementasikan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan sejumlah lembaga resmi umat Islam di Indonesia, baik Majelis Ulama Indonesia maupun ormas-ormas Islam. Dalam kaitannya dengan fatwa ini, Bachtiar mengungkapkan ada tiga kerja pokok MIUMI, yakni penelitian (research), Sosialisasi, dan penegakan.

“MIUMI akan meriset fatwa-fatwa strategis MUI atau ormas-ormas yang ada, kemudian disosialisasikan. MIUMI juga akan membantu agar fatwa itu tegak di tengah umat”, jelas Bachtiar.

Sebelumnya, Hamid Fahmy Zarkasy juga telah menyampaikan keprihatinannya terhadap gegap gempita eufhoria kebebasan berpendapat di Indonesia dewasa ini yang pada akhirnya telah merubah setting pemikiran umat Islam.

Fatwa, sebagai cara ulama untuk menyelesaikan persoalan umat pada akhirnya juga tidak luput dari penentangan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan kebebasan. Akibatnya, kata Fahmy, otoritas ulama mulai dipertanyakan.

“Kemudian muncul kesan bahwa fatwa ulama tidaklah mutlak karena masih terdapat ulama lain yang mempersoalkannya”, kata Fahmy. Buntutnya, lanjut Fahmy, timbullah relativitas kebenaran fatwa.

Dalam buku profil MIUMI disebutkan bahwa lahirnya organisasi ini dilatar belakangi oleh kecintaan terhadap umat Islam Indonesia dan dunia pada umumnya serta kerinduan lahirnya gerakan aktual untuk memenangkan Islam dan menjayakan umat Islam (nusrat al Islam wa tamkin al-muslimin).

Selain itu juga karena adanya kelemahan kepemimpinan formal Islam Indonesia baik di tingkat individu maupun lembaga yang dapat dijadikan panutan umat.

MIUMI melihat fatwa yang dikeluarkan oleh Ormas dan Lembaga Islam di Indonesia cukup banyak tetapi kurang memperhatikan riset dan lemah dalam sosialisasinya, serta kurang sungguh-sungguh dalam penegakannya. “Sehingga fatwa tersebut tidak sampai pada maksud dan tujuannya”, kata MIUMI.

MIUMI juga merasa prihatin terhadap kondisi umat Islam di Indonesia yang sering terjebak dalam perpecahan internal. Penyebabnya, kata MIUMI,  adalah karena kecintaan kepada dunia, uslub dakwah tidak jadi prioritas, saling mencerca dan fantisme golongan. Umat akhirnya dipimpin oleh orang yang jahil karena absennya ulama dari kepemimpinan yang mengemban risalah amar ma’ruf nahi munkar.

Kondisi itu, diperparah lagi oleh rusaknya ilmu-ilmu Islam yang diajarkan di lembaga formal yang tidak menanamkan keyakinan dan kebanggaan terhadap Islam.

Karena itu, Bachtiar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolelir pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. “Kami tidak bisa mentolelir sekularisme, pluralisme, leberalisme, komunisme dan paham sesat lainnya, kami bertemu dan memang wajah-wajah ini”, kata Bachtiar.

Sumber : http://www.suara-islam.com/detail.php?kid=4271

sumber : http://nahimunkar.com/11406/miumi-didirikan-untuk-melakukan-revitalisasi-terhadap-lembaga-keulamaan-yang-sudah-ada/

Satu-satunya negara muslim dimana proyek liberalisme sedemikian berhasil adalah Indonesia. Gagasan yang telah menggerogoti akidah umat muslim ini sangat subur di negara berpenduduk muslim terbesar ini, mengalahkan Negara-negara muslim lainnya. Bayangkan saja, pemikiran liberal terjadi dihampir seluruh struktur. Hal itu dikatakan Dewan Pembina INSISTS, DR. Hamid Fahmi Zarkasyi M.Phil mencermati perkembangan liberalisme di seluruh dunia.

“Pada tahun 2004, koran Herald Tribune (Media Amerika, red.) menampilkan sebuah berita yang sangat menarik. Di Koran itu dimuat sebuah pernyataan seorang pejabat Amerika bahwa Amerika sekarang mengalihkan perhatiannya ke Negara Asia tenggara khususnya Indonesia daripada ke Timur Tengah tengah,” tegasnya kepada Eramuslim.com.

Itu baru satu fakta. Pemimpin Program Kaderisasi Ulama (PKU) di Gontor ini juga mengutip skenario RAND Corporation yang membenturkan kaum Fundamentalis dengan Tradisionalis Islam.

“Dari buku-buku yang saya baca, khususnya skenario RAND Corporation ternyata terjadi di Indonesia. Seperti misalnya mengotak atik tafsir tradisonal. Memecah belah antara tradisional dengan fundamentalis. Menerbitkan buku-buku moderat. Itu semua terjadi di Indonesia dan saya lihat itu tidak terjadi di Negara lain,” sambungnya yang menempuh master di University of Birmingham, Inggris, ini.

Hal sama juga berlaku dalam perkembangan isu kesetaraan gender yang dimainkan para feminis di Indonesia.

“Ada satu berita di Lebanon bahwa ketika terjadi konferensi gender disana, utusan Indonesia itu dipuji, karena pengarusutamaan gender yang paling berhasil di seluruh dunia adalah Indonesia. Itu merupakan suatu bukti yang tidak dapat dipungkiri,” tegasnya.

Lantas faktor apa yang membuat gagasan liberalisme tumbuh makmur di Indonesia? Apakah karena memang Indonesia telah dijadikan sasaran sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ataukah lebih karena kultur budaya Indonesia yang mudah dimasuki gagasan Barat?

“Dua-duanya. Karena Indonesia Negara yang besar tapi kita rapuh. Intektualnya rapuh, ekonomi juga rapuh sehingga anak-anak muda dikasih dana yang cukup akan ikut dengan pemikiran Barat. Awalnya kan proyek. Dari proyek menjadi sebuah pemikiran. Dari pemikiran menjadi teologi,” pungkasnya. (Pz)

http://www.miumipusat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29:indo&catid=3:berita&Itemid=5

Oleh: Zulkarnain Khidir
Mahasiswa Universitas Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Belakangan ketika isu terorisme kian dihujamkan di jantung pergerakan umat Islam agar iklim pergerakan dakwah terkapar lemah tak berdaya. Nama Wahabi menjadi salah satu faham yang disorot dan kian menjadi bulan-bulanan aksi “tunjuk hidung,” bahkan hal itu dilakukan oleh kalangan ustadz dan kiyai yang berasal dari tubuh umat Islam itu sendiri.

Beberapa buku propaganda pun diterbitkan untuk menghantam pergerakan yang dituding Wahabi, di antaranya buku hitam berjudl “Sejarah Berdarah Sekte Salafi-Wahabi: Mereka Membunuh Semuanya Termasuk Para Ulama.” Bertubi-tubi, berbagai tudingan dialamatkan oleh alumnus dari Universitas di Bawah Naungan Kerajaan Ibnu Saud yang berhaluan Wahabi, yaitu Prof. Dr. Said Siradj, MA. Tak mau kalah, para kiyai dari pelosok pun ikut-ikutan menghujat siapapun yang dituding Wahabi. Kasus terakhir adalah statement dari kiyai Muhammad Bukhori Maulana dalam tabligh akbar FOSWAN di Bekasi baru-baru ini turut pula menyerang Wahabi dengan tudingan miring. Benarkah tudingan tersebut?

Menarik memang menyaksikan fenomena tersebut. Gelagat pembunuhan karakter terhadap dakwah atau personal pengikut Wahabi ini bukan hal baru, melainkan telah lama terjadi. Hal ini bahkan telah diurai dengan lengkap oleh ulama pejuang dan mantan ketua MUI yang paling karismatik, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa disapa Buya HAMKA. Siapa tak mengenal Buya HAMKA? Kegigihan, keteguhan dan independensinya sebagai seorang ulama tidak perlu diragukan lagi tentunya.

Dalam buku “Dari Perbendaharaan Lama,” Buya HAMKA dengan gamblang beliau merinci berbagai fitnah terhadap Wahabi di Indonesia sejatinya telah berlangsung berkali-kali. Sejak Masa Penjajahan hingga beberapa kali Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada era Orde Lama, Wahabi seringkali menjadi objek perjuangan yang ditikam fitnah dan diupayakan penghapusan atas eksistensinya. Mari kita cermati apa yang pernah diungkap Buya Hamka dalam buku tersebut:

“Seketika terjadi Pemilihan Umum , orang telah menyebut-nyebut kembali yang baru lalu, untuk alat kampanye, nama “Wahabi.” Ada yang mengatakan bahwa Masyumi itu adalah Wahabi, sebab itu jangan pilih orang Masyumi. Pihak komunis pernah turut-turut pula menyebut-nyebut Wahabi dan mengatakan bahwa Wahabi itu dahulu telah datang ke Sumatera. Dan orang-orang Sumatera yang memperjuangkan Islam di tanah Jawa ini adalah dari keturunan kaum Wahabi.

Memang sejak abad kedelapan belas, sejak gerakan Wahabi timbul di pusat tanah Arab, nama Wahabi itu telah menggegerkan dunia. Kerajaan Turki yang sedang berkuasa, takut kepada Wahabi. Karena Wahabi adalah, permulaan kebangkitan bangsa Arab, sesudah jatuh pamornya, karena serangan bangsa Mongol dan Tartar ke Baghdad. Dan Wahabi pun ditakuti oleh bangsa-bangsa penjajah, karena apabila dia masuk ke suatu negeri, dia akan mengembangkan mata penduduknya menentang penjajahan. Sebab faham Wahabi ialah meneguhkan kembali ajaran Tauhid yang murni, menghapuskan segala sesuatu yang akan membawa kepada syirik. Sebab itu timbullah perasaan tidak ada tempat takut melainkan Allah. Wahabi adalah menentang keras kepada Jumud, yaitu memahamkan agama dengan membeku. Orang harus kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Ajaran ini telah timbul bersamaan dengan timbulnya kebangkitan revolusi Prancis di Eropa. Dan pada masa itu juga “infiltrasi” dari gerakan ini telah masuk ke tanah Jawa. Pada tahun 1788 di zaman pemerintahan Paku Buwono IV, yang lebih terkenal dengan gelaran “Sunan Bagus,” beberapa orang penganut faham Wahabi telah datang ke tanah Jawa dan menyiarkan ajarannya di negeri ini. Bukan saja mereka itu masuk ke Solo dan Yogya, tetapi mereka pun meneruskan juga penyiaran fahamnya di Cirebon, Bantam dan Madura. Mereka mendapat sambutan baik, sebab terang anti penjajahan.

Sunan Bagus sendiri pun tertarik dengan ajaran kaum Wahabi. Pemerintah Belanda mendesak agar orang-orang Wahabi itu diserahkan kepadanya. Pemerintah Belanda cukup tahu, apakah akibatnya bagi penjajahannya, jika faham Wahabi ini dikenal oleh rakyat.

Padahal ketika itu perjuangan memperkokoh penjajahan belum lagi selesai. Mulanya Sunan tidak mau menyerahkan mereka. Tetapi mengingat akibat-akibatnya bagi Kerajaan-kerajaan Jawa, maka ahli-ahli kerajaan memberi advis kepada Sunan, supaya orang-orang Wahabi itu diserahkan saja kepada Belanda. Lantaran desakan itu, maka mereka pun ditangkapi dan diserahkan kepada Belanda. Oleh Belanda orang-orang itu pun diusir kembali ke tanah Arab.

Tetapi di tahun 1801, artinya 12 tahun di belakang, kaum Wahabi datang lagi. Sekarang bukan lagi orang Arab, melainkan anak Indonesia sendiri, yaitu anak Minangkabau. Haji Miskin Pandai Sikat (Agam) Haji Abdurrahman Piabang (Lubuk Limapuluh Koto), dan Haji Mohammad Haris Tuanku Lintau (Luhak Tanah Datar).

Mereka menyiarkan ajaran itu di Luhak Agam (Bukittinggi) dan banyak beroleh murid dan pengikut. Diantara murid mereka ialah Tuanku Nan Renceh Kamang. Tuanku Samik Empat Angkat. Akhirnya gerakan mereka itu meluas dan melebar, sehingga terbentuklah “Kaum Paderi” yang terkenal. Di antara mereka ialah Tuanku Imam Bonjol. Maka terjadilah “Perang Paderi” yang terkenal itu. Tiga puluh tujuh tahun lamanya mereka melawan penjajahan Belanda.

Bilamana di dalam abad ke delapan belas dan Sembilan belas gerakan Wahabi dapat dipatahkan, pertama orang-orang Wahabi dapat diusir dari Jawa, kedua dapat dikalahkan dengan kekuatan senjata, namun di awal abad kedua puluh mereka muncul lagi!

Di Minangkabau timbullah gerakan yang dinamai “Kaum Muda.” Di Jawa datanglah K.H. A. Dahlan dan Syekh Ahmad Soorkati. K.H.A. Dahlan mendirikan “Muhammadiyah.” Syekh Ahmad Soorkati dapat membangun semangat baru dalam kalangan orang-orang Arab. Ketika dia mulai datang, orang Arab belum pecah menjadi dua, yaitu Arrabithah Alawiyah dan Al-Irsyad. Bahkan yang mendatangkan Syekh itu ke mari adalah dari kalangan yang kemudiannya membentuk Ar-Rabithah Adawiyah.

Musuhnya dalam kalangan Islam sendiri, pertama ialah Kerajaan Turki. Kedua Kerajaan Syarif di Mekkah, ketiga Kerajaan Mesir. Ulama-ulama pengambil muka mengarang buku-buku buat “mengafirkan” Wahabi. Bahkan ada di kalangan Ulama itu yang sampai hati mengarang buku mengatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab pendiri faham ini adalah keturunan Musailamah Al Kahzab!

Pembangunan Wahabi pada umumnya adalah bermazhab Hambali, tetapi faham itu juga dianut oleh pengikut Mazhab Syafi’i, sebagai kaum Wahabi Minangkabau. Dan juga penganut Mazhab Hanafi, sebagai kaum Wahabi di India.

Sekarang “Wahabi” dijadikan alat kembali oleh beberapa golongan tertentu untuk menekan semangat kesadaran Islam yang bukan surut ke belakang di Indonesia ini, melainkan kian maju dan tersiar. Kebanyakan orang Islam yang tidak tahu di waktu ini, yang dibenci bukan lagi pelajaran wahabi, melainkan nama Wahabi.

Ir. Dr. Sukarno dalam “Surat-Surat dari Endeh”nya kelihatan bahwa fahamnya dalam agama Islam adalah banyak mengandung anasir Wahabi.

Kaum komunis Indonesia telah mencoba menimbulkan sentiment Ummat Islam dengan membangkit-bangkit nama Wahabi. Padahal seketika terdengar kemenangan gilang-gemilang yang dicapai oleh Raja Wahabi Ibnu Saud, yang mengusir kekuasaan keluarga Syarif dari Mekkah. Umat Islam mengadakan Kongres Besar di Surabaya dan mengetok kawat mengucapkan selamat atas kemenangan itu (1925). Sampai mengutus dua orang pemimpin Islam dari Jawa ke Mekkah, yaitu H.O.S. Cokroaminoto dan K.H. Mas Mansur. Dan Haji Agus Salim datang lagi ke Mekkah tahun 1927.

Karena tahun 1925 dan tahun 1926 itu belum lama, baru lima puluh tahun lebih saja, maka masih banyak orang yang dapat mengenangkan bagaimana pula hebatnya reaksi pada waktu itu, baik dari pemerintah penjajahan, walau dari Umat Islam sendiri yang ikut benci kepada Wahabi, karena hebatnya propaganda Kerajaan Turki dan Ulama-ulama pengikut Syarif.

Sekarang pemilihan umum yang pertama sudah selesai. Mungkin menyebut-nyebut “Wahabi” dan membusuk-busukkannya ini akan disimpan dahulu untuk pemilihan umum yang akan datang. Dan mungkin juga propaganda ini masuk ke dalam hati orang, sehingga gambar-gambar “Figur Nasional,” sebagai Tuanku Imam Bonjol dan K.H.A. Dahlan diturunkan dari dinding. Dan mungkin perkumpulan-perkumpulan yang memang nyata kemasukan faham Wahabi seperti Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan lain-lain diminta supaya dibubarkan saja.

Kepada orang-orang yang membangkit-bangkit bahwa pemuka-pemuka Islam dari sumatera yang datang memperjuangkan Islam di Tanah Jawa ini adalah penganut atau keturunan kaum Wahabi, kepada mereka orang-orang dari Sumatera itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih! Sebab kepada mereka diberikan kehormatan yang begitu besar!

Sungguh pun demikian, faham Wahabi bukanlah faham yang dipaksakan oleh Muslimin, baik mereka Wahabi atau tidak. Dan masih banyak yang tidak menganut faham ini dalam kalangan Masyumi. Tetapi pokok perjuangan Islam, yaitu hanya takut semata-mata kepada Allah dan anti kepada segala macam penjajahan, termasuk Komunis, adalah anutan dari mereka bersama!”

Dari paparan tersebut, jelaslah bahwa Buya HAMKA berhasil menelisik akar terjadinya fitnah yang dialamatkan kepada Wahabi. Ini menandakan vonis “Faham Hitam” yang dituduhkan kepada Wahabi pada dasarnya adalah modus lama namun didesain dengan gaya baru yang disesuaikan dengan kepentingan dan arahan yang disetting oleh para Think Tank “Gurita Kolonialisme Abad 21.”

Maka perhatikanlah apa yang pernah diutarakan oleh Buya HAMKA dalam pembahasan Islam dan Majapahit berikut ini:

“Memang, di zaman Jahiliyah kita bermusuhan, kita berdendam, kita tidak bersatu! Islam kemudiannya adalah sebagai penanam pertama dari jiwa persatuan. Dan Kompeni Belanda kembali memakai alat perpecahannya, untuk menguatkan kekuasaannya.”

“Tahukah tuan, bahwasanya tatkala Pangeran Dipenogero, Amirul Mukminin Tanah Jawa telah dapat ditipu dan perangnya dikalahkan, maka Belanda membawa Pangeran Sentot Ali Basyah ke Minangkabau buat mengalahkan Paderi? Tahukah tuan bahwa setelah Sentot merasa dirinya tertipu, sebab yang diperanginya itu adalah kawan sefahamnya dalam Islam, dan setelah kaum Paderi dan raja-raja Minangkabau memperhatikan ikatan serbannya sama dengan ikatan serban Ulama Minangkabau, sudi menerima Sentot sebagai “Amir” Islam di Minangkabau? Teringatkah tuan, bahwa lantaran rahasia bocor dan Belanda tahu, Sentot pun diasingkan ke Bengkulu dan di sana beliau berkubur buat selama-lamanya?”

“Maka dengan memakai faham Islam, dengan sendirinya kebangsaan dan kesatuan Indonesia terjamin. Tetapi dengan mengemukakan kebangsaan saja, tanpa Islam, orang harus kembali mengeruk, mengorek tambo lama, dan itulah pangkal bala dan bencana!”

Kiranya, sepeninggal HAMKA, alangkah laiknya jika umat Islam masih kenal dan bisa mengimplementasikan apa yang diutarakan Buya HAMKA dalam bukunya tersebut. Dengan demikian, niscaya umat Islam tidak perlu sampai menjadi keledai yang terjerembab dalam lubang yang dibuat oleh musuh-musuh Islam dengan modus yang sama tetapi dalam nuansa yang berbeda. Wallahu A’lam. [voa-islam.com]

http://m.voa-islam.com//news/liberalism/2011/12/03/16891/buya-hamka-vonis-sesat-terhadap-wahabi-direkayasa-untuk-gurita-kolonialisme/

Di tengah gegap gempita gerakan politik dan euphoria kebebasan berpendapat di Indonesia akhir-akhir ini telah merubah setting pemikiran umat Islam. Berbagai persoalan keagamaan baik itu aqidah ataupun syariah diselesaikan dengan pertimbangan kuat dari aspek politik atau kepentingan politik internasional sesaat.

Terdobraknya pola fikir (manhaj al-fikri) atau metodologi kajian Islam oleh sekluarisme, dalam berbagai bidang keilmuan Islam, khususnya disiplin ilmu-ilmu tradisional. Padahal metodologi atau pola fikir dalam berbagai bidang keilmuan tradisional itulah yang kini menjadi pegangan para ulama dalam membimbing umat pada saat ini.

Akibatnya, ketika otoritas ulama mulai dipertanyakan, yang terjadi adalah kesan bahwa fatwa ulama tidaklah mutlak karena masih terdapat ulama lain yang mempersoalkannya. Jika kemutlakan atau otoritas mulai dipersoalkan konsekuensi yang muncul adalah relativitas kebenaran fatwa. Apa yang sejatinya sedang terjadi adalah ghazwul fikri yang intinya  adalah perang framework atau manhaj berfikir. Manhaj yang digunakan kelompok anti fatwa ini berasal dari framework berfikir Barat yang diinspirasi oleh metodologi dalam ilmu sosial yang tidak banyak diketahui oleh para ulama. Sementara mereka yang menentang otoritas ulama telah faham manhaj berfikir para ulama. Disini para ulama memerlukan dukungan dari intelektual muda Muslim dalam memperkuat manhaj berfikir Islam yang dapat merespon tantangan pemikiran.

Selain itu, umat Islam, yang kini kebanyakan telah terpelajar, memendam banyak persoalan yang memerlukan jawaban segera, serius, ilmiyah dan tuntas. Namun berbagai persoalan yang muncul itu tidak selalu mendapat tanggapan cepat dan serius dari para ulama yang tidak sekedar dalam bentuk fatwa. Umat memerlukan tanggapan yang bisa difahami secara rasional dalam bentuk tulisan yang lengkap akademik dan dapat dipertanggung jawabkan. Disini, lagi-lagi terdapat celah tugas yang harus diemban oleh intelektual muda.

Terlepas dari persoalan keilmuan, terdapat persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh umat Islam yang bersifat praktis dan memerlukan solusi praktis pula. Masalah-masalah sosial umat Islam tidak selalu dapat diselesaikan melalui kajian keilmuan. Banyak masalah yang memerlukan solusi dalam bentuk gerakan sosial, pendekatan personal dan juga lobby secara struktural dan kultural dan lain sebagainya. Disini kearifan generasi tua yang disegani perlu dipersatukan dengan semangat intelektual muda yang dinanti-nanti.

Itulah sejatinya ruang kosong yang akan diisi oleh intelektual dan ulama muda yang tergabung dalam Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).  Hari ini, tepat pada 28 Februari 2012, sejumlah intelektual dan ulama muda Indonesia mendeklarasikan diri dalam sebuah organisasi bernama Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).

Mereka,  para intelektual dan ulama muda yang mensepakati berdirinya MIUMI ini, selain DR. Adian Husaini yaitu, DR. Muchlis M. Hanafi (Manager Program Pusat Studi Al-Aqur’an Depag), M. Idrus Romli (PWNU Jember dan Jatim),  Muhammad Zaitun Rasmin. (Wahdah Islamiyah-Makassar), Nashruddin Syarief, Jeje Zaenuddin (Pemuda Persis), Fahmi Salim (Komisi Kajian & Penelitian MUI), Ahmad Sarwat (Rumah Fiqih Indonesia), Farid A. Okbah (Yayasan Al Islam), Fadzlan Garamatan (Yayasan Al-Fatih Kaaffa Nusantara), Henri Shalahuddin (Peneliti & Sekretaris Insists), Asep Sobari (Redaksi Majalah Gontor), M. Khudori (Alumnus Gontor & Univ. Islam Madinah) serta Hamid Fahmi Zarkasyi (Ketua Insists) yang secara aklamasi ditunjuk sebagai Ketua Majelis Pimpinan MIUMI, dan Bachtiar Nasir sebagai Sekjend MIUMI.

Menurut M . Idrus Romli,  fungsi majelis MIUMI ini lebih pada aksi, yang harus menjadi solusi bagi persoalan yang selama ini dihadapi umat Islam. “Dan tidak akan menajdi problem bagi ormas-ormas Islam yang sudah ada. Karena memang forum ini telah menjadi wadah bagi seluruh ormas islam yang ada, khususnya bagi kaum intelektual dan ulama muda. Sama halnya dengan MUI yang menjadi wadah berbagai ormas Islam yang ada dari kalangan ulama senior,” tambahnya.

Fadzlan Garamatan, Ustadz kelahiran Papua dan telah mengislamkan puluhan ribu orang Papua ini menegaskan, bahwa wadah ulama muda ini harus sungguh-sungguh dan hanya berorientasi pada Allah untuk kemanangan Islam dan kejayaan umat Islam. “Bukan mementingkan pada kepentingan kelompoknya masing-masing,” ungkapnya.

Tentang kepentingan kelompok ini, MIUMI akan menjadi organisasi yang netral. Kenetralan ini yang  menjadikan MIUMI sebagai mediator dan menjadi organisasi yang menggerakkan kealpaan maupun keterlambatan organisasi Islam dalam mengeluarkan fatwa. Sebab, MIUMI harus objektif berjuang demi menegakkan akidah Islam.

Selain lambannya fatwa, MIUMI juga ingin menatakelola masalah yang berkaitan dengan hari raya besar umat Islam. MIUMI sangat prihatin dengan kasus Idul Fitri 2011, dimana terdapat 2 (dua) hari yang berbeda dalam merayakan Idul Fitri. “Peristiwa itu membuat umat bingung,” ujar Bachtiar Nasir. “Sebetulnya bisa diselesaikan, tetapi karena masing-masing memiliki ego, sehingga hal itu terjadi”.

Masih tetang kepentingan, bahwa MIUMI tidak akan berafiliasi dengan organisasi politik manupun, yang mencoba memanfaatkan. Justru menjelang Pemilu 2014, MIUMI akan mengadvokasi umat yang selama ini dimanfaatkan oleh elit politik demi kepentingan partai politik maupun ambisi pribadi.

“Di MIUMI tidak ada orang partai agar organisasi kami tidak tergantung pada parti. Bersama MIUMI, kami akan mendudukkan umat pada tempatnya. Kami akan mengatakan pada para ulama dan umat, bahwa berpolitik itu tidak harus masuk ke dalam partai politik. Berdakwah itu adalah berpolitik. Jangan pecah belah umat lagi. Politik MIUMI adalah untuk Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkap Bachtiar Nasir lagi.

Selama ini sejumlah intelektual dan ulama tersebut tersebar di dalam maupun luar negeri, secara individu dan memiliki agenda kegiatan, serta aktif di berbagai ormas Islam di Indonesia. Padahal mereka memiliki potensi sangat besar untuk membangun bangsa Indonesia menjadi jauh lebih baik, terlebih lagi latar belakang keilmuan, keorganisasian, dan aktivitas mereka yang begitu beragam. Dengan terbentuknya MIUMI, beberapa aktivis dakwah ini bertekad mengkonstrasikan diri dengan menyatukan potensi untuk membangun kekuatan bersama. Meski terdiri berbagai ormas, ke-15 ulama muda pendiri MIUMI ini sepakat untuk tidak mempertajam perbedaan-perbedaan di tingkat khilafiyah atau zhanniyyah.

“Sudah bersatu saja kita belum tentu mampu menghadapi tantangan yang begitu kuat, apalagi sendiri-sendiri,” tandas Ustadz Adian Husaini, Dosen Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun (UIKA), Bogor, Jawa Barat. “Sangat indah, berbagai latar belakang ini bersepakat untuk bersilaturrahim dengan mengedepankan ukhuwah islamiyah, menyatukan wawasan, serta mengkonsentrasikan diri pada masalah-masalah besar umat yang disepakati,” ujar Adian.

Cikal bakal pendirian MIUMI dilakukan di awal tahun 2012. Saat itu, sejumlah intelektual muda diatas dan ulama muda dari berbagai organisasi masa (ormas) Islam untuk bersama. Alhamdulillah, tepat pada 3 Januari 2012 lalu, 15 ulama muda berkumpul tepatnya di markas Ar-Rahman Quranic Learning Center (AQL) yang saat itu berada di jalan Karang Asem Raya no 23, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, para pendiri MIUMI meyakini, wadah yang akan dibentuk dapat memberikan harapan yang besar pada dunia dakwah Islam di Indonesia. Sebab, mereka sepakat tidak melakukan konfrontasi atau pertentangan dengan lembaga Islam atau ormas Islam yang sudah ada.

“Kita sepakat untuk memberikan yang terbaik demi membantu ormas-ormas atau lembaga-lembaga yang sudah ada. Jadi keberadaan kami ini tidak untuk mempertajam perbedaan yang ada, tetapi kita ingin memberikan kontribusi yang yang nyata yang dibutuhklan oleh umat,” ungkap Bachtiar Nasir, pimpinan AQL yang ditunjuk sebagai Sekjend MIUMI.

Ustadz M. Khudori dari Jakarta menambahkan, ormas dan lembaga Islam di Indonesia sangat banyak, tetapi tidak berwibawa. Setiap lembaga mengeluarkan fatwa, tapi persoalannya pada rendahnya tingkat penerimaan atau respon masyarakat terhadap fatwa tersebut.

“Respons kita selama ini terhadap persoalan-persoalan umat tidak orisinal, karena fatwa tersebut tidak didasari oleh basis penelitian yang kuat. Sehingga solusi yang kita sodorkan bersifat permukaan,” tandasnya. “Dengan keberadaan MIUMI ini, dapat berfungsi sebagai penyalur bahan-bahan observasi berdasarkan penelitian kepada  institusi-institusi yang sudah ada, yang lebih berkompoten mengeluarkan fatwa. Produk-produk maupun kebijakan majelis ini harus menyentuh segmentasi yang jelas, yakni pada aplikasi umat di lapangan” tambahnya.

Berkaitan dengan sosialisasi fatwa, ustadz M. Idrus menegaskan sudah begitu banyak keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh ormas Islam dan MUI, namun sosialisasinya masih terasa kurang efektif. “Insya Allah melalui forum ini, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan berbagai ormas, akan dapat diakses oleh kalangan yang lebih luas dan disosialisasikan lebih merata di berbagai lapisan kalangan masyarakat,” utadz yang tengah meneliti pecahnya kasus di Sampang, Madura, baru-baru ini. (*)

http://www.miumipusat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=26:persrilis&catid=5:tentangm

“Rakyat rusak karena penguasanya rusak; penguasa rusak gara-gara ulama rusak; dan ulama rusak karena terjangkit penyakit gila dunia.”

Mutiara hikmah dari Imam al-Ghazali itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. DR. Mahfud MD saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Selasa (28/2/2012). Mahfud MD, saat itu, tampak sangat serius. Ia menyebut berbagai fenomena kerusakan masyarakat akibat rusaknya ulama dan intelektual. Lihatlah, dalam berbagai survei, calon pemimin hanya diobservasi aspek popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitasnya. “Tidak ada kriteria akhlak.”

Karena itu, jika ulama dan intelektual rusak, maka rusaklah seluruh tatanan dan masyarakat itu sendiri. Imam al-Ghazali (w.1111 M) sudah lama mengingatkan masalah ini. Karena itulah, al-Ghazali menuliskan bab tentang Ilmu di awal Kitab monumentalnya, Ihya’ Ulumiddin. Peran penting ilmu dan ulama dibahas secara panjang lebar. Begitu juga dijelaskan bahaya kerusakan ilmu dan ulama jahat (ulama as-su’).

Ketua MUI KH A Cholil Ridwan dalam sambutannya mengajak ulama utuk lebih “mendekat ke masjid” dan aktif mengurusi masalah umat. Kehadiran wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto menarik banyak perhatian. Bambang yang selama berbulan-bulan tidak muncul di media massa, malam itu hadir dan hanya menyampaikan sambutan singkat. Ia mengingatkan MIUMI agar segera bekerja, karena, ujarnya, “Mulut kita satu, tapi tangan dan kaki kita ada dua.”

Acara deklarasi MIUMI dihadiri oleh sekitar 300 undangan dari berbagai kalangan intelektual dan ulama. Hadir juga Ketua MUI Prof. DR. Yunahar Ilyas, sastrawan terkenal Taufik Ismail, dan juga banyak intelektual dan ulama muda dari berbagai propinsi dan berbagai bidang kepakaran.

Lebih beradab

Dalam Deklarasi yang dibacakan oleh Ustad Fadlan Garamatan dari Papua, MIUMI menegaskan adanya kesinambungan risalah keilmuan, perjuangan dan dakwah di Nusantara yang merupakan amanah dan tanggung jawab bagi kaum intelektual dan ulama dari masa ke masa. Hal lain yang melatarbelakangi pendirian MIUMI adalah kemerosotan otoritas ulama dan perpecahan ulama dan umat. Ini kondisi yang mengkhawatirkan.

Ulama diamanhi oleh Nabi SAW sebagai pewaris perjuangan penegakan risalah kenabian. Maknanya, umat Islam wajib mewujudkan adanya ulama-ulama dalam kualitas dan kuantitas yang mencukupi (kifayah). Pengadaan ulama dalah salah satu kewajiban penting. Tentu, ulama di sini adalah ulama yang sebenarnya. Ulama wajib memahami makna risalah. Dalam kaitan inilah ulama wajib memahami al-Quran dan Hadits Nabi serta metodologi yang benar dalam memahami kedua sumber utama ajaran Islam itu. Juga, ulama mestinya terlibat aktif dalam solusi bagi persoalan umat. Dan yang penting, ulama juga wajib berakhlak mulia, punya sifat takut kepada Allah (khasyatullah), dan zuhud (tidak gila dunia, termasuk gila jabatan).

MIUMI mengusung semboyan: “Untuk Indonesia yang lebih beradab.” Menurut Prof. Din Syamsuddin, semboyan itu terlalu sopan dan malu-malu. Yang lebih tepat, sarannya: “Untuk Indonesia yang beradab”. Itu mengingat kondisi social politik yang sangat parah dalam berbagai bidang kehidupan.

“Adab” memang salah satu konsep kunci dalam Islam, dan juga menjadi salah satu kata kunci dalam Pancasila. Saat memberikan ucaptama (keynote speech) di Konferensi Pendidikan Islam Internasional pertama diMekkah, 1977, Prof DR Syed Muhammad Naquib al-Attas menyebutkan problem utama umat Islam adalah “loss of adab” (hilang adab), yang berakar pada kondisi kerancuan ilmu (confusion of knowledge). Ilmu yang salah mengantarkan kepada kerusakan tata-pikir seseorang dan selanjutnya kerusakan tatanan masyarakat yang beradab.

Ketika adab hilang, maka manusia tidak tahu lagi bagaimana seharusnya bersikap terhadap Tuhan. Syirik – menyekutukan Allah – adalah dosa yang tak terampuni dan kezaliman besar. Syirik menyejajarkan al-Khaliq dengan makhluk. Kini, di era modern, bahkan banyak manusia berani menantang Tuhan, menolak campur tangan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Saat Tuhan disingkirkan, maka manusia merasa sebagai Tuhan. Sikap seperti ini sangat tidak beradab kepada Tuhan.

Adab pada ilmu adalah kemampuan memilah dan memilih ilmu-ilmu yang wajib (baik fardhu ain atau fardhu kifayah) dengan ilmu-ilmu yang salah. Masyarakat beradab menempatkan orang berilmu dan saleh ke posisi tinggi, lebih tinggi ketimbang penghibur. Adab pada Nabi maknanya, kesediaan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah (suri tauladan). Tidak beradab, jika menempatkan pezina dan pendusta di atas posisi Nabi.

Sebuah terobosan penting dalam MIUMI adalah kesepakatan menjadikan Ahlus Sunnah wal-Jamaah (Aswaja) sebagai titik acuan bersama. Konsep Aswaja menaungi berbagai paham dalam Islam. NU, Muhammadiyah, Persis, DDII, al-Irsyad, dan sebagainya tercakup dalam konsep ini. Dengan ini, MIUMI juga menolak pengembangan paham liberalisme dan berbagai aliran sesat. Namun, penolakan itu pun harus dilakukan secara ilmiah, berdasarkan hujjah dan keilmuan yang jelas.

Satu fungsi penting MIUMI adalah sebagai wadah pengembangan potensi intelektual dan ulama muda yang jumlahnya semakin bertambah di berbagai daerah. Komitmen dakwah dan keilmuan dijadikan sebagai acuan. “Jangan sampai potensi-potensi muda itu layu sebelum berkembang,” kata Sekjen MIUMI, Bachtiar Nasir.

Tentu semua cita-cita besar itu baik. Kini, umat menunggu bukti. (Artikel ini, dengan sedikit modifikasi telah dimuat di Harian Republika, Sabtu, 3- Maret- 2012***)

(*) Deklarator MIUMI

TEMPO.CO, Jakarta – Para intelektual dan ulama muda Indonesia mendeklarasikan organisasi Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) di hotel Grand Sahid, pada 28 Februari. Organisasi ini bukan tandingan majelis ulama Indonesia, melainkan memperkuat otoritas lembaga keulamaan.
Saat ini problematika dihadapi umat cukup kompleks. Sejumlah ulama tidak mampu memberikan solusi terbaik, karena ada ulama memiliki kepentingan dan agenda politik. Padahal problematika  harus ada jawaban untuk umat, tanpa satu kepentingan organisasi masa atau partai politik tertentu.
Para intelektual dan ulama muda yang sepakati berdirinya MIUMI ini adalah, DR Hamid Fahmi Zarkasyi, ketua program kader ulama pesantren Gontor, Ponorogo yang secara aklamasi ditunjuk sebagai Ketua Majelis Pimpinan MIUMI, dan Bachtiar Nasir sebagai Sekjen MIUMI. Bachtiar merupakan dai yang menjadi nara sumber rubrik konsultasi agama di surat kabar harian Republika.

“Lahirnya organisasi ini bukan menyaingi MUI tapi justru memperkuat otoritas lembaga keulamaan setingkat MUI,” kata Hamid Fahmi. Nantinya, fungsi majelis MIUMI ini lebih pada aksi dan menjadi solusi bagi persoalan yang selama ini dihadapi umat Islam.

Menurut Sekjen MIUMI H. Bachtiar Nasir Lc, MM lembaga ini diharapkan bisa merevitalisasi perbedaan yang terjadi di antara ormas Islam. Misalnya, perbedaan waktu hari raya Idul Fitri, jatuhnya hari puasa Ramadhan yang berbeda, serta melemahnya lembaga ormas Islam yang ada selama ini.

Di organisasi ini ada DR. Adian Husaini, ketua program magister dan doktor pendidikan Islam universitas Ibn Khaldun, Bogor dan pakar tafsir al Quran, Muchlis M. Hanafi dari Pusat Studi Al-Aqur’an Depag), M. Idrus Ramli (Pengurus NU Jember), Muh. Zaitun R. (Wahdah Islamiyah-Makassar), Nashruddin Syarief, Jeje Zaenuddin (Pemuda Persis), Fahmi Salim (Komisi Kajian & Penelitian MUI), Ahmad Sarwad (Rumah Fiqih Indonesia), Farid A. Okbah (Yayasan Al Islam), Fadzlan Gamaratan (Yayasan Al-Fatih Kaaffa Nusantara), Henri Shalahuddin (Peneliti & Sekretaris Insists), Asep Sobari (Redaksi Majalah Gontor), M. Khudori (Alumnus Gontor & Univ. Islam Madinah)

Meski terdiri berbagai ormas, ke-15 ulama muda pendiri MIUMI ini sepakat untuk tidak mempertajam perbedaan-perbedaan di tingkat khilafiyah atau zhaniyah. “Sudah bersatu saja kita belum tentu mampu menghadapi tantangan yang begitu kuat, apalagi sendiri-sendiri,” tandas Adrian Ansaini.

Cikal bakal pendirian MIUMI dilakukan di awal tahun 2012. Saat itu, Ustaz Bachtiar Nasir merangkul sejumlah intelektual dan ulama muda dari berbagai organisasi masa (ormas) Islam untuk bersama. Pendiri MIUMI meyakini, wadah ini memberi harapan besar pada dakwah Islam di Indonesia.

Ke depan, organisasi ini tabu bagi anggota yang ingin berpolitik.”Kami tidak akan mencampurkan ke dunia politik. Syaratnya, bila ada anggota hengkang ke politik maka harus berpisah dengan MIUMI,” tegas Hamid.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesa (MUI) Pusat, Dr Din Syamsuddin yang hadir dalam deklarasi ini, menyambut baik lahirnya organisasi MIUMI. Menurut pemimpin PP Muhammadiyah ini, MIUMI bukan tandingan MUI, kehadiran organisasi ini mengoptimalkan peran ulama dan membantu otoritas keulamaan.

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga hadir mengatakan, kehadiran lembaga ulama muda ini diharapkan meningkatkan kualitas ulama, terutama dari sisi kredibilitas, ketika menghadapi fatwa-fatwa pesanan.

http://www.miumipusat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=23:deklarasi-majelis-intelektual-dan-ulama-muda-indonesia-miumi-&catid=5:tentangm

TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesa (MUI) Pusat, Dr Din Syamsuddin menyambut baik lahirnya organisasi Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).

http://www.miumipusat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=21:mui-sambut-kehadiran-miumi&catid=5:tentangm

Sejumlah tokoh nasional memberikan dukungan kepada Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).  Diantaranya ialah Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin, Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Mahfud MD, Ketua MUI KH A. Cholil Ridwan dan Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, penyair terkenal Taufik Ismail, dan sebagainya. Para tokoh itu hadir dalam acara Deklarasi MIUMI yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Din Syamsuddin, dalam sambutannya menyatakan, kehadiran MIUMI harus memberikan solusi bagi berbagai persoalan bangsa, diantaranya ialah merebaknya lingkaran imoralitas. Menurut Din, MIUMI tidak perlu dianggap sebagai saingan bagi organisasi lainnya, seperti MUI. “Justru MUI harus bersyukur, karena perjuangannya dilanjutkan oleh kader-kader muda yang tergabung dalam MIUMI,” kata Din Syamsuddin, yang juga wakil ketua umum MUI pusat.

Sementara itu, dalam sambutannya, Mahfud MD menyatakan, perlunya ulama menjaga diri dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Sebab, memang ada ulama yang jahat, atau ulama as-su’.  Mahfud yang hadir tidak mewakili siapa-siapa, mengutip kata-kata seorang ulama (Imam al-Ghazali) yang menyatakan, bahwa masyarakat rusak karena penguasanya rusak; dan penguasa rusak karena ulamanya rusak; dan ulama rusak karena terjangkit penyakit cinta dunia, cinta jabatan.

Sebagai salah satu pimpinan KPK, Bambang Widjojanto menyampaikan sambutan singkat. Ia mengingatkan MIUMI agar segera bekerja, karena, ujarnya, “Mulut kita satu, tapi tangan dan kaki kita ada dua.”    Bambang menunjuk contoh suatu kezaliman dalam penyusunan APBN 2012 yang jumlahnya mencapai Rp 1300 trilyun. Tapi, yang diperuntukkan untuk sector pertanian hanya Rp 30 trilyun. Padahal, sektor ini mencakup 70 persen penduduk Indonesia, dan sekitar 70 persennya tergolong miskin.

Acara deklarasi MIUMI dihadiri oleh sekitar 300 undangan dari berbagai kalangan intelektual dan ulama. Usai acara Deklarasi, diadakan musyawarah dan perbincangan dengan undangan antara pengurus MIUMI Pusat dengan undangan dari daerah-daerah.

http://www.miumipusat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=14:siaranpers&catid=3:berita&Itemid=5